DETTAK.COM, Jakarta, 5 Agustus 2026 – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan, mempercepat hilirisasi industri mineral, serta membangun tata kelola pertambangan yang semakin transparan dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara adi daya.
Ketua Bidang Perizinan APNI, Ense DC Solapung, mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi penggerak seluruh komponen bangsa untuk terus bekerja, berinovasi, dan berkolaborasi dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bekerja, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi demi Indonesia yang lebih maju. Sesuai motto APNI, ‘Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia’, kami berharap cita-cita tersebut benar-benar dapat terwujud bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai,” ujar Ense.
Menurutnya, sektor pertambangan, khususnya nikel, memiliki peran strategis dalam mendukung hilirisasi nasional, pengembangan industri baterai kendaraan listrik, hingga percepatan transisi energi global. Oleh karena itu, APNI terus mendukung kebijakan pemerintah yang mampu meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Ense menegaskan, sejalan dengan arahan Ketua Umum APNI, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat industri mineral kritis dunia apabila mampu membangun ekosistem pertambangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, tetapi harus berkembang hingga menghasilkan produk manufaktur bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di pasar internasional.
“Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan tersebut mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui industrialisasi, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional,” katanya.
Selain hilirisasi, APNI juga menilai penyempurnaan tata niaga mineral menjadi agenda penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Salah satu perhatian utama adalah implementasi formula terbaru Harga Patokan Mineral (HPM) yang dinilai harus disusun secara transparan dengan mempertimbangkan perkembangan harga global, kondisi industri nasional, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
APNI juga mendorong percepatan pembentukan Bursa Mineral Indonesia sebagai instrumen penting dalam menciptakan mekanisme harga yang lebih transparan, meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat pengawasan transaksi, memberikan kepastian usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri pertambangan nasional.
Di sisi lain, APNI mendukung penguatan tata kelola mineral kritis dan mineral strategis melalui regulasi yang adaptif, kepastian hukum, transparansi, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Menurut Ense, pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta inovasi harus terus menjadi prioritas agar industri pertambangan Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.
APNI, lanjutnya, akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dengan memberikan berbagai masukan konstruktif demi mewujudkan tata kelola pertambangan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
“Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam bangsa harus dikelola secara profesional, bijaksana, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat dalam pengelolaan mineral, memiliki industri yang kuat, masyarakat yang semakin sejahtera, serta dunia usaha yang tumbuh sehat sesuai semangat APNI, yakni Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia,” tutup Ense DC Solapung.
